Rabu, 12 September 2012

Seminar Sejarah 1957 Yang Lalu


Tahun 1950-an adalah tahun yang panas bagi penentuan identitas nasional. Usia Republik yang belia ibarat remaja yang mencari jati diri; apakah saya keturunan dari Hindia Belanda? Apakah saya Indonesia, penghuni Kepulauan Nusantara yang baru bangun setelah sekian lama disekap kolonialisme?

Tahun 1950-an, sebuah tahun di mana demokrasi Indonesia parlementer berkuasa di panggung politik. Kebebasan berpendapat terjamin, perdebatan yang bebas tanpa tekanan politik; meski tentu ada kepentingan politik. Pencarian kepribadian dan identitas nasional adalah salah satu pokok perdebatan yang hangat didiskusikan.

Bagi Negara yang baru lahir, Indonesia masih mencari identitas dan kepribadian bangsanya. Beruntungnya, kaum cerdik-pandai saat itu telah menyadari bahwa jawaban terhadap pencarian ini ada pada sejarah. Sejarahlah yang dapat mendefinisikan identitas dan kepribadian Indonesia.

Ketika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperkenalkan sistem pendidikan yang seragam di seluruh Indonesia, buku-buku ajar tumbuh menjamur, tak terkecuali buku ajar sejarah. Perkembangan buku sejarah ternyata tidak diimbangi dengan kualitas isi dari buku ajar tersebut. Buku-buku sejarah saat itu umumnya menggunakan sumber yang sama, yaitu buku karangan F.W. Stapel; buku sejarah era Hindia Belanda.

Saat pencarian identitas nasional, adanya penggunaan sumber buku sejarah Hindia Belanda melahirkan pertanyaan: apakah ada kesamaan antara sejarah Hindia Belanda dan sejarah Indonesia?

Maka sebagai salah satu upaya untuk mencari corak identitas bangsa, sekaligus merumuskan pertanyaan dari jawaban tersebut, diadakanlah seminar sejarah. Penyelenggara seminar ini adalah UGM dan UI yang ditunjuk melalui SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 28201/S. tertanggal 13 Maret 1957. Yang dijadikan dasar untuk mengadakan seminar ini adalah:
  1. bahwa sejarah adalah penting artinya bagi Negara dan bagi corak nasional di dalamnya pendidikan kita;
  2. bahwa untuk hal tersebut di atas perlu dibahas sistem-sistem pengajaran sejarah, sehingga secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan;
  3. bahwa sebagai salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut, memandang perlu menyelenggarakan seminar sejarah.

Seminar ini berlangsung pada 14--18 Desember 1957, di Aula Universitas Gadjah Mada, Sitinggil, Yogyakarta.

Hari pertama, seminar diawali oleh tema “Konsepsi Filsafat Sejarah Nasional”. Yang menjadi pemrasaran adalah Prof. Mr. Moh. Yamin dan Soedjatmoko (menggantikan Hatta yang berhalangan hadir). Ketua sidang untuk tema ini adalah Sri Sultan HB IX.

Setelah seminar dengan tema di atas selesai, dilanjutkan dengan ceramah Mayjen T.B. Simatupang tentang “Persoalan-persoalan Sekitar Penulisan Sejarah Militer Indonesia”.

Hari kedua, seminar dengan tema “Periodisasi Sejarah Indonesia” dengan pemrasaran Prof. Dr. Mr. Soekanto dan Drs. A. Sartono Kartodirdjo. Ketua sidang untuk tema ini, Sri Paduka Paku Alam.

Hari ketiga, tema seminar yang didiskusikan adalah “Syarat-syarat Mengarang Kitab Sejarah Indonesia yang Bercorak Nasional”. Pemrasarannya adalah Soebantardjo dan Moh. Ali, dengan Prof. Dr. Poerbatjaraka sebagai ketua sidang.

Setelah diskusi dengan tema tersebut selesai, Soeroto dan Padmopoespito sebagai pemrasaran, dan  Prof. Bahder Djohan sebagai ketua sidang mendiskusikan tema “Perihal Pelajaran Sejarah Nasional di Sekolah-Sekolah”.

Hari keempat, Mr. O. Notohamidjojo dan M.D. Mansur sebagai pemrasaran mendiskusikan tema seminar “Pendidikan Ahli Sejarah”. Ketua sidangnya adalah Prof. Dr. M. Sardjito.

Setelah diskusi tema di atas, dilanjutkan ceramah oleh Arifin Bey, M.A. dengan tema “Kedudukan Ilmu Pengetahuan dalam Masyarakat Indonesia”.

Hari terakhir, “Pemeliharaan dan Penggunaan Bahan-Bahan Sejarah” menjadi tema yang didiskusikan oleh pemrasaran Drs. Sutjipto Wirjosuparto, Drs. Sukmono dan Mr. A.K. Pringgodigdo. Ketua sidangnya adalah Prof. Dr. Mr. Sokanto.

Hasil nyata secara langsung dari seminar ini adalah sebuah usaha untuk melakukan koordinasi terhadap berbagai penelitian sejarah, yaitu pendirian sebuah badan atau lembaga pemerintah (Panitia Negara). Lembaga ini, yang sejak tahun 1959 disebut Lembaga Sejarah dan Antropologi, mempunyai tugas untuk melakukan penelitian, menguasai dan menggunakan sumber-sumber sejarah Negara, memusnahkannya dan juga mengumpulkannya. Namun sayang, instansi yang diusulkan oleh A.K. Pringgodigdo ini tak banyak melakukan aktivitas penerbitan.

disarikan dari Membuka Pintu Bagi Masa Depan: Biografi Sartono Kartodirdjo.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar